Heboh Kontroversi Korupsi Calon Kapolri Budi Gunawan

DUNIA

Heboh Kontroversi Korupsi Calon Kapolri Budi Gunawan

Sidang paripurna DPR setuju Jendral Budi Gunawan diangkat jadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Seluruh fraksi, kecuali Partai Demokrat, menyetujui. Presiden Jokowi hanya mengajukan satu nama calon Kapolri ke DPR.

Melalui sidang paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat hari Kamis (15/01/14) dengan mayoritas besar menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan diangkat menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.

“Setelah rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi, disepakati untuk menyetujui laporan Komisi III untuk mengangkat Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri,” kata pimpinan sidang paripurna, Taufik Kurniawan, yang juga Wakil Ketua DPR.

Semua fraksi di parlemen, kecuali fraksi Partai Demokrat, menyetujui pengangkatan Budi Gunawan. Fraksi Demokrat meminta keputusan ditunda, setelah calon Kapolri Budi Gunawan yan pernah diterpa isu "rekening gendut" ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi III DPR, setelah melakukan fit and proper test dan dengar pendapat langsung dengan Budi Gunawam, hari Rabu (14/01/14) memutuskan menerima calon Kapolri secara aklamasi.

"Terima kasih atas kepercayaan diputuskan dan disetujuinya saya secara aklamasi Kapolri. Amanat yang sangat berat dan saya bertekad memegang amanah tersebut sebaik-baiknya," kata Budi Gunawan menanggapi keputusan Komisi III DPR.

Jokowi Bimbang

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan hanya satu nama calon Kapolri ke DPR. Jokowi menyampaikan, Budi Gunawan sudah diperiksa oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan dinyatakan tidak bermasalah. Berkaitan dengan isu rekening gendut, kantor kepresidenan menganggap tidak ada gelagat transaksi nyag tidak wajar atau ilegal.

Tapi KPK ternyata berpendapat lain. Komisi anti korupsi itu hari Selasa (13/01/14) menetapkan Budi Gunawam sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Penyidik KPK menemukan transaksi tidak wajar dan telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014.

"KPK melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap kasus transaksi mencurigakan," kata Ketua KPK Abraham Samad. Ia menegaskan, KPK sudah menemukan dua alat bukti atas dugaan korupsi itu.

Presiden Jokowi kemudian menyatakan akan menunggu hasil keputusan siding paripurna DPR, sebelum membuat keputusan selanjutnya. Alasannya, ia menghormati proses politik di DPR dan "asas praduga tak bersalah".

Budi Gunawan adalah Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Ia pernah menjadi ajudan Megawati pada 2001-2005 dan dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP itu.

Kredit tak wajar jutaan dolar untuk anak Budi Gunawan

Salah satu transaksi tidak wajar pada rekening Budi Gunawan melibatkan anaknya, Muhammad Herviano Widyatama.

Ihwalnya, Herviano mendapat kredit tunai sebesar hampir enam juta dolar AS, tepatnya US$ 5.900.000. Kepada penyidik, Herviano Juni 2010 memaparkan, ia ingin memulai bisnis. Ketika itu ia berusia 19 tahun. Keinginan itu disampaikan kepada ayahnya. Herviano kemudian diperkenalkan ayahnya kepada seorang pengusaha.

Tak lama kemudian, Herviano memang mendapat kredit senilai US$ 5.900.000 dari perusahaan PBIL. Perjanjian kredit ditandatangani Bulan Juli 2005. Beberapa bulan kemudian, Herviano mendapat uang itu secara tunai dari perusahaan PBIL.

Setelah menerima uang tunai, Herviano minta bantuan seorang polisi untuk menyetor uang itu ke rekening bank ayahnya, Budi Gunawan, di BCA. Rekening tersebut dibuat Budi Gunawan Agustus 2005, satu bulan setelah perjanjian kredit untuk Herviano ditandatangani.

Ketika ditanya soal kredit tunai yang diterima anaknya, calon Kapolri Budi Gunawan bersikeras, semua proses dan transaksi itu bukan transaksi mencurigakan atau tidak wajar. "Transaksi itu legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tandasnya di hadapan anggota Komisi III DPR, yang kemudian secara aklamasi menyetujui pencalonannya menjadi Kapolri.

hp/yf (rtr, dpa, detikcom, cnnindonesia)